Sistem Integritas Nasional

Komisi Pembesantasan Korupsi (KPK) dalam beberapa tahun belakangan mencanangkan sebuah gagasan yang sangat baik untuk berfokus pada pencegahan tindak pidana korupsi yang dimulai dari pembangunan integritas individu, kelompok, organisasi bahkan secara nasional. Gerakan tersebut dikenal dengan pembangunan Sistem Integritas Nasional. Heru Prasetyo, Indonesia Bussines Link, Resourse Centre for Coorporate Citizenship (2018), menyebut tema ini sebagai “Prevention is a big undertaking (Pencegahan adalah upaya besar)”. Gagasan tersebut dituangkan ke dalam rencana aksi dalam kerangka Sistem Integritas Nasional (SIN). 

Sejalan dengan waktu, gerakan Sistem Integritas Nasional juga menyentuh kepada KKP. Pada awalnya sebelum adanya nomenklatur SIN, KKP telah melaksanakan pembangunan integritas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 31 Tahun 2016 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan KKP. Peraturan ini diterbitkan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, perlu melakukan penguatan integritas yang mana pada masa ini yang dianggap menjadi penyebab terjadinya tindakan korupsi karena lemahnya sistem dan penegakan hukum, serta rendahnya integritas sumber daya manusia, (KKP 2016).

Kewenangan merumuskan kebijakan Pembangunan Integritas di lingkungan KKP dibebankan kepada Inspektorat Jenderal KKP melalui Inspektorat V yang mulai membangun zona-zona integritas pada unit-unit kerja pelayanan publik untuk diarahkan untuk menjadi wilayah yang terbebas dari paktek-praktek KKN sejak tahun 2013, dan terus berkembang sehingga manghasilkan model pembangunan Sitem Integritas yang dilaksanakan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pada dasarnya, pembangunan Sistem Integritas di lingkungan KKP juga merupakan tindakan dan upaya-upaya pencegahan terhadap risiko adanya praktek-praktek KKN di lingkungan KKP. Tidakan pencegahan dalam perspektif pengawasan intern tersebut dilakukan melalui kegiatan konsultansi (Advisory Service) yang pada prakteknya juga merupakan kegiatan-kegiatan pengawasan untuk kemudian menghasilkan saran, himbauan atau rekomendasi hasil pengawasan. Hal ini sesuai dengan kententuan bahwa Kegiatan Advisory adalah kegiatan konsultansi yang bertujuan untuk memberikan saran/rekomendasi peningkatan efektivitas Sistem Pengendalian Intern dan terhadap proses pengendalian dan penanganan risiko (Peraturan Irjen KKP 318, 2021) dalam hal: a) Memberi saran atas desain/rancangan pengendalian; b) Memberi saran dalam membangun kebijakan dan prosedur; c) Memberi saran pemecahan masalah pada kegiatan yang berisiko tinggi; dan d) Memberi saran pada aktivitas-aktivitas tertentu manajemen risiko organisasi.

Rekomendasi Hasil Pengawasan Intern

Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, 2021 dalam Standar Audit AAIPI,  2110: menyebutkan bahwa Tata Kelola Pengawasan Intern harus menilai dan memberikan rekomendasi yang memadai untuk meningkatkan proses tata kelola organisasi dalam: a) Membuat keputusan strategis dan operasional; b) Mengawasi manajemen risiko dan pengendalian; c) Mendorong penerapan etika dan nilai-nilai organisasi; d) Memastikan efektivitas pengelolaan dan akuntabilitas kinerja organisasi; e) Mengomunikasikan informasi risiko dan pengendalian pada area yang sesuai dalam organisasi; dan f) Mengoordinasikan kegiatan dan mengomunikasikan informasi diantara Pimpinan K/L/D, Pimpinan Unit Organisasi, auditor ekstern dan intern, para penyedia jasa asurans lainnya, serta Pimpinan Unit Kerja. 

Sebagaimana disebutkan pada ayat (2) Peraturan Menteri KP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Kelola pengawasan intern di Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa Tata Kelola Pengawasan Intern sebagaimana disebutkan pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan Pengawasan Intern yang memberikan Nilai Tambah dan melindungi aset bagi pencapaian tujuan Kementerian, sejalan dengan prioritas nasional, dan dinamika perubahan lingkungan, dan disebutkan lebih lanjut pada ayat (3) bahwa yang dimaksud memberikan Nilai Tambah dan melindungi aset bagi pencapaian tujuan Kementerian berbunyi: Pengawasan Intern yang meningkatkan Nilai Tambah dan melindungi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan, diantaranya pada huruf d: “memberikan rekomendasi dalam rangka peningkatan efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern pemerintah, Manajemen Risiko, dan proses Tata Kelola Kementerian”.
 
Pengaturan lebih lanjut tentang struktur penyusunan rekomendasi, tatacara terbitnya rekomendasi dan mekanisme tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan terdapat pada Peraturan Inspektur Jenderal KKP Nomor 318 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola pengawasan intern di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang secara konseptual disebutkan pada pasal Bab II, pasal 3 ayat (1): Dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan melindungi aset untuk mencapai tujuan Kementerian, pengawasan intern dilaksanakan dengan: Memberikan rekomendasi dalam rangka peningkatan efektifitas penyelenggaraan SPIP dan proses tata kelola Kementerian (huruf d, 2021).

Dari beberapa tinjauan literasi dan regulasi diatas, jelas menempatkan rekomendasi hasil pengawasan sebagai salah satu produk penting dalam proses bisnis pengawasan intern yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah terhadap pencapaian tujuan organisasi, namun dengan catatan bahwa rekomendasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik. Untuk menghasilkan rekomendasi yang baik harus memenuhi kaidah teknis yang tepat (Peraturan Irjen KKP 318, 2021) menyebutkan pada pasal 36: “Rekomendasi hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), harus bersifat konstruktif untuk menghilangkan penyebab dan akibat, serta mendorong perbaikan SPIP, dengan memperhatikan: a) Penyampaian pesan yang penting dan jelas; b) Realistis dan dapat ditindaklanjuti; c) Pertimbangan waktu pelaksanaan rekomendasi; d) Personil yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rekomendasi; dan e) Estimasi terhadap potensi penghematan di bidang keuangan atau dampak lain dari rekomendasi. 

Internal Audit Pada Sektor Publik

Internal Audit didefinisikan sebagai kegiatan konsultansi dan penjaminan yang independen yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan operasi organisasi. Internal audit membantu organisasi untuk mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan disiplin dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, sistem pengendalian intern dan tata kelola (IIA, 2009). Sejalan dengan pengertian tersebut, (COSO, the implementation of the Framework, 2013) menyatakan bahwa “Strong internal control can help mitigate many of the risks associated with such complex pressures. According to COSO, the implementation of the 2013 Framework “is expected to help organizations design and implement internal control in light of many changes in business and operating environments, broaden the application of internal control in addressing operations and reporting objectives, and clarify the requirements for determining what constitutes effective internal control.” (Pengendalian internal yang kuat dapat membantu mengurangi banyak risiko terkait dengan tekanan kompleks seperti itu. Penerapan pengendalian internal diharapkan dapat membantu organisasi merancang dan mengimplementasikan pengendalian internal mengingat banyak perubahan dalam bisnis dan lingkungan operasi, memperluas penerapan pengendalian internal dalam menangani operasi dan tujuan pelaporan, dan memperjelas persyaratan untuk menentukan apa yang dimaksud dengan pengendalian internal yang efektif.”)

Pada dasarnya, pengawasan memiliki tujuan ekonomi yang penting dalam melayani masyarakat, yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dan memperkuat kepercayaan diri terhadap kualitas pelaporan keuangan (Institute of Audit Chartered in England and Wales, 2005). Sejalan dengan waktu, bentuk layanan pengawasan di seluruh dunia berevolusi sesuai kebutuhan pada zamannya. Pada zaman revolusi industri yang terjadi pada kurun waktu abad ke 18, dikatakan bahwa pengawasan hanya berbentuk verifikasi, yaitu untuk menilai kejujuran suatu transaksi (Lee Teack heang dan Azham Ali, 2008), namun seiring dengan waktu hingga saat ini telah bermunculan berbagai bentuk pengawasan sesuai dengan perkembangan jenis transaksi ekonomi di dunia sehingga melahirkan istilah yang melekat pada kegiatan pengawasan saat ini yaitu audit. Jenis audit terus berkembang dari audit kepatuhan, audit keuangan, audit kinerja, audit sosial, audit teknologi informasi, hingga layanan konsultansi untuk peningkatan kualitas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern (Reading dan Sobel, 2009).

Kehadiran unit-unit pengawasan internal pada sektor korporasi dan sektor publik atau Pemerintahan memiliki peran dalam menilai tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Perkembangan peran pengawasan internal lebih luas sejalan dengan perkembangan konsep Manajemen Risiko dan Pengawasan Berbasis Risiko. Kehadiran Pengawas Internal untuk mendorong pencapaian tujuan organisasi melalui efektivitas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Sistem Pengendalian Intern (IIA, 2009), dengan target yang diharapkan adalah (Reading dan Sobel, 2009): a) Operasi organisasi yang efisien dan efektif; b) Keandalan sistem informasi dan pengambilan keputusan yang berkualitas hasil dari sistem tersebut;   c) Keamanan asset; dan d) Kepatuhan terhadap kebijakan, kontrak, peraturan dan regulasi.  Pendekatan pengawasan (audit approach) telah mengalami evolusi yang dapat dibagi ke dalam empat kategori yaitu (1) Control-based Auditing, (2) Process-based Auditing, (3) Risk-based Auditing, dan (4) Risk Management-based Auditing (Sobel, 2015). Perbedaan keempat pendekatan tersebut dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1.
Perkembangan Pendekatan Audit
Sumber : Paul Sobel, 2015

 

Control Based Process Based Risk Based Risk Management
Tujuan : Menilai kepatuhan terhadap peraturan, hukum, atau regulasi Tujuan : Menilai efisiensi dan efektivitas proses kegiatan dan dihubungkan dengan pencapaian tujuan Tujuan : Menetapkan risiko kunci dan menilai efektivitas pengendalian dalam memitigasi risiko apakah telah mencapai tingkat yang dapat diterima Tujuan : Menetapkan tujuan, risiko, penilaian risiko, dan toleransinya, dan mengevaluasi efektivitas aktivitas manajemen risiko dalam mendukun pencapaian
Fokus : Mengidentifikasikan dan memperbaiki kesalahan dan penyimpangan kepatuhan Fokus : Mengidentifikasikan gap antara proses yang dilaksanakan dengan best practices Fokus : Mengidentifikasikan pengendalian yang tidak beroperasi secara efektif dalam memitigasi risiko kunci hingga ke tingkat yang dapat diterima Tujuan : Fokus : Mengidentifikaasikan gap antara tingkat efektivitas manajemen risiko yang ada dan diinginkan
Pengujian : Menggunakan pengujian substansi dan prediksi statistik, walaupun dimungkinkan penggunaan pengujian kepatuhan Pengujian : Evaluasi berfokus pada perbandingan best practices dengan yang dilaksanakan, dengan sebagian melakukan pengujian kepatuhan untuk mengevaluasi proses yang dilaksanakan Pengujian : Kombinasi pengujian substansi dan kepatuhan, namun fokus pada risiko kunci Pengujian : Kombinasi pengujian substansi dan kepatuhan, tergantung tingkat efektivitas manajemen risiko yang dirancang
Rekomendasi : Memperbaiki penyimpangan dan kesalahan Rekomendasi : Menghubungkan gap dengan tujuan organisasi/ kegiatan dan mengurangi dampak gap Rekomendasi : Menghubungkan penyimpangan dan kesalahan dengan risikonya, serta menyediakan Rekomendasi : Menghubungkan gap pada efektivitas manajemen risiko

Pengawasan Internal Pemerintah di Indonesia

Sejarah keberadaan unit pengawasan internal di Indonesia sudah dimulai sejak era VOC (1608 – 1800) dan Pemerintahan Hindia Belanda (1800 – 1939), dengan adanya Algemene Rakenkamer et Indie (Dewan Pengawas Keuangan) yang melakukan pemeriksaan ketaatan terhadap pengelolaan keuangan Negara yang dikelola Pemerintah Hindia Belanda (Balk, Van Dijk, dan Kortlag diterjemahkan oleh Gaastra, Niemeijer, dan Koenders, 2007). Selain itu, Regering Accountantdist (1936) di bawah Pemerintahan Hindia Belanda merupakan unit kerja yang bertanggung jawab terhadap pembinaan dan melakukan pemeriksaan atas perusahaan-perusahaan yang dimiliki Pemerintah Hindia Belanda pada saat itu (Bijblad No 13731, 1936). Pasca kemerdekaan Indonesia, Algemene Rakenkamer berubah menjadi Badan Pemeriksa Keuangan (Surat Penetapan Pemerintah no 11/OEOM, 1946), dan Regering Accountantdist berubah menjadi Kantor Djawatan Akuntan dengan fungsi yang sama sebagaimana pada era Pemerintahan Hindia Belanda. Bentuk pengawasan internal mulai berkembang pada tahun 1968 ketika Kantor Djawatan Akuntan Negara yang berubah menjadi Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (DJPKN) melakukan audit keuangan (opini) terhadap BUMN.

Pada Tahun 1983, DJPKN bertranformasi menjadi BPKP melalui Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 dan bertanggungjawab terhadap pengembangan berbagai jenis kegiatan pengawasan pada sektor Pemerintahan antara lain pemeriksaan operasional dan pemeriksaan khusus, pemeriksaan aspek strategis dan pemeriksaan komprehensif (1996). Adapun pasca reformasi 1998, terjadi perubahan signifikan dalam pengawasan keuangan negara. Reformasi yang terjadi di berbagai bidang ini memberi garis pemisahan yang semakin jelas antara peran pengawas eksternal pemerintah dan pengawas internal pemerintah. Peran Pengawas eksternal dilaksanakan secara mutlak oleh BPK RI, sedangkan peran pengawas internal dijalankan oleh BPKP, Inspektorat Kementerian/Lembaga, dan Inspektorat Provinsi/Kota/Kabupaten yang memiliki keterkaitan hubungan kerja antara unit kerja pengawasan internal pemerintah yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008.

  1. BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi: a) kegiatan yang bersifat lintas sektoral; b) kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan dan c) kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden. 
  2. Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga melaksanakan pengawasan intern melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
  3. Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah provinsi yang didanai denga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi. Sedangkan Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota (PP 60, 2008).

Namun demikian, meskipun adanya perbedaan ruang lingkup pengawasan tersebut, BPKP beserta APIP lainnya sama-sama menjalankan fungsi pengawasan internal melalui lima jenis pengawasan (2008), yaitu Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Pengawasan Lainnya. Hanya saja, selain memberikan konsultansi atas penguatan kualitas tata kelola, manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern, BPKP memperoleh mandat lebih dalam hal pembinaan dan peran konsultansi untuk mengarahkan K/L/D mempedomani standar dalam penerapan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (Good Governance) disamping BPKP juga melakukan pembinaan terhadap penguatan tingkat kapabilitas APIP di seluruh Indonesia.

Probity Audit, Mengawal Pengadaan Barang/Jasa

Pengawalan pengadaan barang/jasa dilakukan Audit Probity. Probity diartikan sebagai integritas (integrity), kebenaran (uprightness), dan kejujuran (honesty). Konsep probity tidak hanya digunakan untuk mencegah terjadinya korupsi atau ketidakjujuran tetapi juga untuk memastikan bahwa proses kegiatan pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara wajar, obyektif, transparan, dan akuntabel.

Whistleblowing System KKP

Jika Anda selaku Pegawai di lingkungan KKP (ASN/Non ASN), melihat atau mengetahui dugaan tindak pidana korupsi atau bentuk pelanggaran lainnya yang dilakukan ASN KKP, laporkan ke Tim Penanganan Pengaduan KKP. Jika laporan anda memenuhi syarat/kriteria, maka akan diproses lebih lanjut. Kunjungi website WBS KKP sekarang.

Definisi Whistleblowing System (WBS) adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan pelanggaran yang telah terjadi atau akan terjadi di lingkungan KKP yang melibatkan pegawai dan orang lain, dimana pelapor bukan merupakan bagian dari pelaku. WBS adalah media untuk menampung segala bentuk pengaduan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di lingkup KKP. Istilah whistleblower dalam bahasa Inggris diartikan sebagai “peniup peluit”, disebut demikian karena sebagaimana halnya wasit dalam pertandingan sepak bola ataui olahraga lainnya yang meniupkan peluit sebagai pengungkapan fakta terjadinya pelanggaran. Dalam tulisan ini, istilah “peluit peluit “ diartikan sebagai orang yang mengungkap fakta kepada public mengenai sebuah skandal, bahaya, malpraktik atau korupsi.

Pengelolaan aplikasi WBS ini berada pada Inspektorat V Inspektorat Jenderal KKP yang merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Informasi Umum Aplikasi

  1. Berbasis website, belum tersedia aplikasi mobile baik pada platform Android atau Ios.
  2. Desain aplikasi yang dibangun secara sederhana dan simple agar mudah digunakan.
  3. Keamanan user dijamin kerahasiaannya, karena menggunakan identitas yang disamarkan.
  4. Memiliki komitmen penanganan tindak lanjut pengaduan secara cepat dan terukur.
  5. Pengadu dapat memantau perkembangan atas penyelesaian kasus yang disampaikan.

Kriteria Pengaduan yang baik dan benar harus memenuhi beberapa unsur:

  1. What yang berarti Apa...?
  2. Who yang berarti Siapa...?
  3. Where yang berarti Dimana...?
  4. When yang berarti Kapan...?
  5. How yang berarti Bagaimana...?
  6. Eviden yang berarti Apa Buktinya...?
  1. Apa jenis perbuatan yang berindikasi dugaan Tindak Pidana Korupsi/pelanggaran yang diketahui.
  2. Siapakah yang bertanggungjawab/terlibat dan terkait dalam perbuatan tersebut.
  3. Dimana tempat atau lokasi terjadinya perbuatan tersebut dilakukan.
  4. Kapan waktu perbuatan tersebut dilakukan.
  5. Bagaimana cara perbuatan tersebut dilakukan (modus, cara, dan sebagainya).
  6. Dilengkapi dengan bukti permulaan (data, dokumen, gambar dan rekaman) yang mendukung.

Berikut ini akan diuraikan beberapa langkah-langkah dan alur yang dilakukan ketika akan menyampaikan pengaduan kepada kami, mohon dibaca secara seksama:

  1. Sebelum melaporkan pengaduan Anda di Whistleblowing System KKP, terlebih dahulu periksa kelengkapan pengaduan Anda apakah telah sesuai dengan kriteria pengaduan yang telah ditetapkan yaitu mengandung unsur 4W+1H (What, Who, Where, When dan How).
  2. Jika pengaduan tersebut telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan, tahap berikutnya adalah melakukan registrasi dan mengisi formulir registrasi yang terdapat pada sisi kiri layar monitor anda, jika seluruh formulir telah terisi tekan tombol Register.
  3. Setelah registrasi selesai, secara otomatis anda telah membuat akun di aplikasi Whistleblower System KKP. Akun tersebut dapat digunakan untuk masuk ke halaman khusus pelapor sehingga dapat memantau tahapan proses pengaduan hingga selesai. Jaga kerahasiaan kode akses login akun Anda, agar tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.
  4. Anda dapat memantau pengaduan yang pernah dikirim, membuat pengaduan baru dan juga akan melakukan "Komunikasi secara pribadi dengan administrator WBS" yang akan menghubungi anda melalui nomor Ponsel dan Email yang telah terdaftar. Kami tidak meminta data pribadi yang berhubungan dengan Anda secara langsung kecuali jika tindak lanjut dari pengaduan anda tersebut membutuhkan data pribadi Anda.

 

Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern

Tata kelola merupakan kombinasi proses dan struktur yang diterapkan oleh manajemen untuk menginformasikan, mengarahkan, mengelola, dan memantau kegiatan organisasi dalam rangka pencapaian tujuan. Tata kelola memiliki keterkaitan dengan manajemen risiko dan pengendalian intern. Aktivitas tata kelola yang efektif mempertimbangkan risiko pada saat menyusun strategi. Sebaliknya, manajemen risiko didasarkan pada tata kelola yang efektif (misalnya, tone at the top, selera risiko dan toleransi risiko, budaya risiko, dan pengawasan manajemen risiko). Tata kelola yang efektif juga bergantung pada pengendalian intern dan komunikasi efektivitas pengendalianā€pengendalian tersebut kepada manajemen. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan salah satu sistem pengendalian pemerintah. Disamping itu terdapat Sistem lainnya adalah Sistem pengendalian Ekstern Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah/ Sedangkan Sistem Pengendalian Ekstern pemerintah dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), DPR/DPRD, Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan lembaga peradilan lainnya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Dengan adanya SPIP tersebut diharapkan dapat menciptakan kondisi dimana terdapat budaya pengawasan terhadap seluruh organisasi dan kegiatan sehingga dapat mendeteksi terjadinya sejak dini kemungkinan penyimpangan serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara.